konflik kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat 2 huruf f

Posted: 04/21/2011 in bahan kuliah
Tag:, , ,

Pasal 15 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan landasan yang menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT sama-sama memiliki kewenangan dalam membuat SKMHT. Namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Notaris sering harus menyesuaikan dengan kehendak BPN yang mengharuskan Notaris membuat SKMHT sesuai dengan formulir yang telah disediakan oleh BPN, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN yang membahas bentuk akta Notaris. Hal ini menunjukkan adanya konflik kewenangan dan kepentingan dalam pelaksanaan pembuatan SKMHT oleh Notaris tersebut. Penulis disini membahas tentang konflik kewenangan yang timbul dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) antara Notaris dan PPAT serta membahas implikasi hukum pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris terhadap perlindungan hukum bagi kreditur.

Metode  pendekatan  yang  digunakan penulis adalah   metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data yang menjadi acuan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat konflik kewenangan atributif dan konflik kepentingan antara Notaris dan PPAT dalam pembuatan SKMHT. Dalam konflik kewenangan ini, apabila ditinjau dari perspektif teori hukum, maka semestinya karena UUJN telah berlaku, bahkan kedudukannya menurut asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, adalah lebih tinggi dari PP No. 37 tahun 1998 yang menjadi landasan PPAT, Pasal-Pasal dalam UUJN diaplikasikan sesuai dengan apa yang telah disepakati tersebut. Untuk mengatasi konflik tersebut seharusnya ada peraturan khusus yang menjadi landasan notaris dalam menyusun SKMHT sesuai dengan akta Notaris yang ditentukan oleh Pasal 38 UUJN tapi tanpa perlu mengisi blanko seperti yang selama ini sering diwajibkan oleh BPN. Berdasarkan kewenangan atributif yang dilimpahkan terhadap Notaris dan PPAT serta dilandaskan pada teori pemberian kuasa, maka kedua pejabat ini memiliki kewenangan yang sama untuk membuat SKMHT. Apabila dikaitkan dengan perlindungan yang diberikan terhadap debitor, maka kedua pejabat ini memiliki otentisitas perlindungan yang sama sepanjang akta yang dibuat oleh keduanya telah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Untuk Notaris, terdapat permasalahan, karena BPN mewajibkan untuk menulis SKMHT dengan cara mengisi formulir yang disediakan BPN, yang mana berarti menciderai ketentuan Pasal 38 UUJN yang menyebutkan syarat akta Notaris. Untuk mengatasi permasalahan ini, Notaris harus menggunakan lembaga Renvoi sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UUJN. Dengan mempergunakan lembaga renvoi tersebut, barulah SKMHT dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat memberikan perlindungan bagi kreditur yang disebut dalam SKMHT tersebut.

Komentar
  1. Dian's mengatakan:

    mantap gan!!:mrgreen:

  2. ariefernie mengatakan:

    sip sip sip dah bisa

  3. Tirta Aditya Jr mengatakan:

    Dahsyat kak…

  4. INDAH mengatakan:

    trimakasih ya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s