Naskah Akademik Tentang Koprasi

Posted: 06/18/2011 in bahan kuliah
Tag:, ,

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Dasar Pemikiran

Koperasi tampaknya yang menjadi pilihan oleh founding fathers dalam menetapkan sistem ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jembatan kesejahteraan  rakyatnya, akan hal itu dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Memang istilah koperasi tidak disebutkan secara tegas, namun Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen mengatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, dimana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi. Amandemen keempat kemudian memasukkan “penjelasan” tersebut ke dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 33 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kenapa disebutkan koperasi dapat menjadi jembatan kesejahteraan adalah karena koperasi, dalam wacana sistem ekonomi dunia, disebut juga sebagai the third way, atau “jalan ketiga”, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme (Dawam Rahardjo, 2002). Mohammad Hatta, sebagai perumus Pasal 33 juga menyatakan bahwa koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil (petit people) untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.

Dengan begitu, koperasi dapat dijadikan sebagai usaha dalam pembangunan perekonomian, khususnya sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koperasi sangat berperan penting dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.

Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama (cooperation), tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Karena pengertian kompetisi dalam koperasi yang berlandaskan pada moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition ala barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan pihak lain (tujuan menghalalkan cara). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan/kesia-siaan (Hariyono, 2003).

Globalisasi yang membawa pada persaingan dunia usaha menuntut koperasi untuk bersaing agar dapat bertahan dan terus tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Nilai-nilai dasar yang melekat pada diri koperasi seperti kekeluargaan, kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan tersebut dijadikan sebagai faktor kekuatan (strengths) bagi koperasi dalam memasuki pasar global. Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang mendapat dukungan atau landasan dari konstitusi, maka selain sebagai badan usaha, koperasi juga harus merupakan sebuah badan hukum, dimana hal ini kemudian menuntut pemerintah daerah untuk jaminan hukum serta melakukan perbaikan dalam pemberian pelayanan pada koperasi khususnya daerah kota Malang.

Dalam pemberian pelayanan tersebut maka perlu dilakukan penertiban agar didapat keseragaman, sehingga diperlukan sebuah peraturan daerah yang memuat tentang proses pengesahan akta pendirian koperasi. Sebagai badan usaha dan badan hukum, koperasi tidak luput dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tugas utama koperasi dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yakni memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggotanya baik sebagai pemilik (owner) maupun sebagai pelanggan utama (main customer).

 

B. Tujuan

Tujuan dibuatnya naskah akademik adalah memberikan kerangka pemikiran, paradigma, landasan hukum sampai pada operasionalisasinya peraturan daerah yang dibuat. Sedangkan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi adalah:

  1. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan koperasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai sokoguru perekonomian nasional.
  2. Memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dalam proses pembentukan dan pengesahan akta pendirian koperasi serta pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi.
  3. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam mendirikan koperasi.

 

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif, yaitu penelusuran peraturan perundang-undangan guna mendapatkan gambaran tentang pengaturan dan retribusi pengesahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar.

BAB II

TELAAH AKADEMIK

 

A. Kajian Filosofis

Koperasi berasal dari kata latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut:

  1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
  2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela netral terhadap aliran, isme dan agama.
  3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

 

B. Kajian Politis

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Politik perekonomian guna mewujudkan tujuan pembangunan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 33, yang menurut Roeslan Abdulgani dimulai dengan ketegasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (the economie is organized cooperatively based on principles of the family state). Ada dua keywords, yaitu “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” yang dirangkaikan dalam satu kalimat, maka kata-kata kunci tersebut tidak mungkin memberi tafsiran lain, bahwa yang dimaksud adalah usaha dan aktiva koperasi. Sebab keduanya istilah tersebut berasal dari dunia pergerakan koperasi baik di dalam maupun di luar negeri (Soerowo Abdoelmanap, 1997: 332).

Jadi meskipun tak ada satu “kata” yang menyebutkan istilah Koperasi dalam konstitusi, tetapi seperti yang disebutkan oleh Mohammad Hatta, asas kekeluargaan itu sendiri adalah koperasi. Dimana menurut proklamator republik ini, titik tekan pembangunan perekonomian nasional dimulai dari koperasi, kemudian pemerintah yang menguasai public utilities, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berikutnya swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dengan begitu secara politis, Koperasi yang merupakan reperesentasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, dan memiliki “cantolan” kuat konstitusi perlu diberikan status badan hukum sebagai jaminan hukum atas posisi strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional.

 

C. Kajian Historis

Guna mendapatkan gambaran tentang pendirian koperasi, maka perlu melihat sejarah perkembangan pengaturan Koperasi di Indonesia, sebagai berikut:

 

  1. 1.       Periode Penjajahan Belanda.

Tahun 1915  lahir Undang-Undang Koperasi pertama kali di negeri jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai Verordening op de Cooperatieve Verenegingen (Koninklijk Besluit, 7 April 1915,m Stb.431), Undang-Undang ini adalah konkordan dengan Undang-undang Koperasi Belanda Tahun 1876.

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini malah mengakibatkan perkembangan koperasi di Hindia Belanda justru semakin menurun, sebab peraturan yang dikeluarkan pemerintah penjajah pada waktu itu memenag tidak cocok dengan corak kehidupan rakyat.

Walau berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu, dengan Undang-Undang Koperasi tahun 1915, Stb. 431 ini, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan Koperasi, karena:

a)      Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.

b)      Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.

c)      Membayar bea materai sebesar 50 Gulden.

d)      Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.

e)      Harus diumumkan di Javasche Courant, yang biayanya cukup tinggi.

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini, mendapat reaksi keras dari pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari Gerakan Nasional, yang pada akhirnya membawa pemerintah Belanda tahun 1920 membentuk Komisi atau Panitia Koperasi yang dipimpin oleh Prof. DR. J.H. Boeke, dimana komisi ini  bertugas:

a)      Mempelajari apakah bentuk Koperasi itu telah sesuai dengan kondisiIndonesiaatau tidak.

b)      Mempelajari dan menyiapkan cara-cara memperkembangkan Koperasi, jika Koperasi dipandang cocok untuk rakyatIndonesia.

c)      Menyiapkan Undang-Undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi diIndonesia.

Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa Koperasi di Indonesia perlu dikembangkan, akhirnya tahun 1927 RUU Koperasi disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan diundangkan tahun itu juga, maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenegingen (Stb. 1927-91). Isi Undang-undang ini antara lain:

a)      Akte Pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam bahasa daerah.

b)      Bea materainya cukup 3 Gulden.

c)      Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.

d)      Hanya berlaku bagi Golongan Bumi Putera.

Namun dalam perjalanannya kemudian, perkembangan koperasi mengalami kemunduran karena mendapat saingan berat dari kaum pedagang yang mendapat fasilitas dari pemerintah Belanda.

Pada tahun 1933, Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi Peraturan Koperasi yaitu Algemene Regeling Op De Cooperatieve Verenegingen (Stb. 1933-108) sebagai pengganti Undang-Undang Koperasi tahun 1927, namun peraturan baru ini tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Koperasi tahun 1915, akibatnya perkembangan koperasi semakin merosot.

  1. 2.      Periode Pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang sejak 1942, koperasi mengalami perubahan bentuk menjadi alat penyuplai barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi kumai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

Di masa ini, perkembangan koperasi semakin hancur. Memang tak ada peraturan yang spesifik mengatur tentang koperasi tetapi pendirian koperasi harus mendapat izin dari penguasa setempat, yang biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

  1. 3.      Periode Kemerdekaan.

Tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1927 yaitu Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenegingen (Stb.1927-91) diubah dengan Regeling Cooperatieve Verenegingen 1949 (Stb.1949-179). Namun perubahan ini tidak disertai pencabutan Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenegingen 1933 (Stb. 1933-108) yang berlaku bagi semua rakyat. Sehingga tahun 1949 diIndonesia terjadi dualisme peraturan.

Kemudian pada tahun 1958 pemerintah mulai mengundangkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (LN. 1958-139) dimana Undang-Undang ini berdasar dari Pasal 38 UUDS 1950 yang isinya sama persis dengan pasal 33 UUD 1945. dengan dikeluarkannya UU Koperasi ini maka peraturan koperasi tahun 1933 (Stb. 1933-108) dan peraturan koperasi tahun 1949 (Stb.1949-179) dinyatakan dicabut.

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 sebagai pelaksana dari UU Nomor 79 Tahun 1958 dalam peraturan ini ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan koperasi di Indonesia.

Jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan koperasi diIndonesia, segala aktivitas perekonomian dan perkoperasian disalurkan melalui jawatan koperasi baik pusat sampai daerah-daerah. Adapun tugas dari jawatan koperasi adalah:

a)      Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian.

b)      Mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi.

c)      Memberi bantuan baik moril maupun materiil.

d)      Mendaftar dan memberi pengesahan Status Badan Hukum Koperasi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960, yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara jawatan koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop).

Besarnya perhatian pemerintah pada koperasi, pada kelanjutannya malah membuat koperasi ketergantungan, pengurus koperasi terbiasa hanya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah, yang pada akhirnya membuat pengurus koperasi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Koperasipun jatuh sebagai alat perjuangan partai politik sampai dengan terjadinya G30S bahkan muatan UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (LN. 1965-75) pun tak lepas dari kepentingan politik.

Selanjutnya tanggal 18 Agustus 1967 telah berhasil membuat UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Koperasi. yang dengan tegas mencabut UU Nomor 14 Tahun 1965. Dengan keluarnya UU Nomor 12 Tahun 1967 ini, maka koperasi-koperasi yang ada mulai ditertibkan, koperasi yang tumbuh demikian mudah selama Orde Lama mulai ditertibkan. Pada akhir tahun 1967 saja jumlah koperasi telah mencapai 64.000, dimana dari jumlah tersebut hanya 45.000 yang berbadan hukum.

 

 

 

D. Kajian Yuridis

Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, paling tidak UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen, secara tersirat mengaturnya dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 tersebut kemudian dijadikan landasan yang sangat jelas sebagai Dasar Hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Karena kedudukannya yang kuat dalam konstitusi itu, koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional dan berperan serta untuk mewujudkan cita pembangunan yakni masyarakat adil dan makmur, oleh karenanya pembangunan dan pengembangan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat (vide Konsiderans Menimbang UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Akan hal itu, secara tegas diatur dalam Bab III Bagian Pertama tentang Fungsi dan Peran Koperasi, yang dituangkan pada Pasal 4 yang selengkapnya berbunyi:

Fungsi dan peran Koperasi adalah:
a.   Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.   Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.   Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.   Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Agar Koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepada Koperasi perlu diberikan status badan hukum. Menurut Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 9 tersebut senada dengan isi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara  Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, hanya pada istilah ”pemerintah” diganti menjadi ”menteri”, yang pada hakikatnya sebenarnya adalah sama, karena yang dimaksud dengan pemerintah dan menteri dalam peraturan tersebut adalah menunjuk pada pemerintah yang secara khusus menangani koperasi yaitu menteri yang membawahi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Konsekuensi dari status badan hukum bagi Koperasi ini adalah mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi (vide Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1994). Dengan diperolehnya status Badan Hukum ini pula, memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk hal pemilikan atas tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang agraria, serta melakukan usaha-usaha yang meliputi seluruh bidang ekonomi. 
Tahapan Pembentukan/Pendirian Koperasi       
Secara rinci, tahapan pembentukan atau pendirian koperasi adalah:
1.      Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut sebagai pemrakarsa, menghubungi kantor koperasi Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.
2.      Selanjutnya, pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi, dan sekaliigus mengajukan permohonan ke  pejabat kantor koperasi, dalam rangka mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang akan didirikan.
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya:
-          Daftar nama pendiri;
-          Nama dan tempat kedudukan;
-          Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
-          Ketentuan mengenai keanggotaan;
-          Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
-          Ketentuan mengenai pengelolaan;
-          Ketentuan mengenai permodalan;
-          Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
-          Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 
-          Ketentuan mengenai sanksi.
3.      Atas dasar permohonan pada butir 2, pejabat kantor koperasi memberikan penyuluhan, yang intinya antara lain berisi tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota dan peraturan-peraturan lainnya.
4.      Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat kantor koperasi, dengan materi rapat antara lain:
-          Kesepakatan pembentukan koperasi
-          Pembahasan dan pengesahan AD/ART koperasi.
-          Penetapan pendiri koperasi.
-          Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.
-          Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi.
-          Sambutan-sambutan bila perlu
-          Penutup.
5.      Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya, antara lain:
-          Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya.
-          Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
-          Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertokoan dll.
6.      Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke kantor koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkap tiga dan aslinya diberi materai secukupnya (Rp. 6.000,-) disertai lampiran sebagai berikut:
-          Akta pendirian dan AD/ART koperasi
-          Berita acara rapat pembentukan koperasi
-          Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
-          Neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus bahwa anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah ditetapkan.
-          Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi
-          Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) masing-masing pengurus dan pengawas koperasi.  
7.      Pejabat kantor koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus tersebut. Apabila seluruh data telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan menurut pengamatan, koperasi tersebut menunjukkan prospek pengembangannya, maka pejabat kantor koperasi segera melakukan pencatatan. Kemudian dalam waktu paling lambat 3 bulan, pejabat kantor koperasi menyerahkan akta Badan Hukum koperasi tersebut pada pengurus.
8.      Untuk koperasi primer dan sekunder yang wilayah operasinya lebih dari dua daerah kabupaten/kota, maka kantor koperasi kabupaten/kota menyerahkannya kepada pejabat Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Propinsi untuk diverfikasi ataupun diteliti kebenaran data koperasi yang diajukan.
9.      Selanjutnya, apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka akta Badan Hukum tersebut disampaikan kepada pejabat kantor koperasi kabupaten/kota , untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan.
Prosedur Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Baik menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 maupun menurut PP Nomor 4 Tahun 1994, agar koperasi mendapatkan status Badan Hukum, maka akta pendirian koperasi harus disahkan oleh pemerintah. Menurut PP Nomor 4 Tahun 1994, prosedur yang harus ditempuh dalam pengesahan akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut;
1.      Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM disertai dengan lampiran:

a.       Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
b.      Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
c.       Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
d.      Rencana awal kegiatan usaha Koperasi.
2.      Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat kantor koperasi setempat segera memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada pendiri atau yang diberi kuasa koperasi yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu pejabat segera mencatatkan koperasi tadi dalam Buku Daftar Pencatatan yang telah tersedia. 
3.      Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, pejabat koperasi setempat wajib melakukan penelitian dengan jalan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
4.      Atas dasar penelitian tersebut, pejabat koperasi menetapkan pendapatnya seperti berikut:
-          Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan setuju agar koperasi mendapat status Badan Hukum, atau
-          Menunda ataupun menolak pembentukan dan pemberian status Badan Hukum koperasi. 
5.      Jika telah memenuhi persyaratan pembentukan, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengesahan badan hukum koperasi tersebut (lengkap dengan lampirannya) kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum koperasi, dalam hal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
6.      Walikota atau Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar Koperasi khususnya mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang dijalankan harus layak secara ekonomi. Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
7.      Pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
8.      Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
9.      Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
10.  Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis. 
11.  Pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan, Walikota memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.
12.  Walikota memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
13.  Dalam hal pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan, Walikota menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
14.  Pengesahan akta pendirian Koperasi diumumkan dalam Berita Daerah. Adapun Biaya pengumuman dibebankan kepada Pemerintah.
Adapun bila terjadi perubahan Anggaran Dasar hanya dilakukan oleh rapat anggota, permintaan pengesahan kepada pemerintah hanya hal yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru (vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992). 
Tentang hapusnya status badan hukum koperasi, dapat terjadi karena: 
1.      Bubarnya koperasi.
2.      Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Daerah Kota. Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Daerah Kota.

Tentang Retribusi

Dalam konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kabupaten/ kota.

Dengan begitu retribusi daerah dalam hal ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (vide Pasal 1 angka 1 PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah).

Retribusi terbagi atas tiga golongan, yaitu:

  1. Retribusi Jasa Umum;
  2. Retribusi Jasa Usaha;
  3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Retribusi Jasa Umum :

  1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi PerizinanTertentu;
  2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
  7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi Jasa Usaha :

  1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu :

  1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
  3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka pengesahan akta pendirian koperasi adalah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam hal penetapan tarif maka UU Nomor 34 Tahun 2000, merumuskannya dalam Pasal 21 tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan sedang untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Tentang tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, PP Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Untuk hal tersebut pada Pasal 14 ayat (3) menyatakan Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa, sedang ayat (4) menyebutkan tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

Sedang tentang kadaluwarsa penagihan UU Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 32, menyebutkan:

(1)   Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)   Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

  1. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  2. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN
 
A.     Ketentuan Umum
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi.
Anggaran Dasar Koperasi adalah keseluruhan aturan yang menagatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi. 
Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

B.     Bentuk dan pendirian koperasi
Koperasi dapat berbentuk:
1.      Koperasi primer yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
2.      Koperasi sekunder yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

C.     Prosedur pengesahan akta pendirian koperasi
Prosedur pengesahan akta koperasi terdiri dari dua tahapan (Uraian mengenai dua tahapan ini dapat dilihat dalam kajian yuridis) yaitu:
1.      Tahap pendaftaran
2.      Tahap pengesahan.

D.    Golongan Retribusi
Retribusi pengesahan akta pendirian koperasi ataupun perubahan anggaran dasar koperasi termasuk dalam:
1.      Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; dan 
2.      Perijinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

E.     Prinsip penetapan tarif
Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat.

F.     Retribusi terhutang
Retribusi teruhang terjadi pada saat ditetapkanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). 

G.    Tata Cara Pembayaran
Retribusi teruhang harus dibayarkan sekaligus, dengan pelunasan selambat-lambatnya 15 (alima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi teruhang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H.   Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi
 
I.       Kadaluwarsa Penagihan
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluawarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, hal ini dikecualikan apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
            Kadaluwarsa tersebut juga dapat tertangguhkan apabila; diterbitkannya surat teguran, dan ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung


BAB IV 
PENUTUP

A.     Kesimpulan
            Bertolak dari paparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:
1.      Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian yang mencita-citakan kesejahteraan masyarakat, maka keberadaan koperasi sebagai badan hukum menjadi hal yang tak terelakkan.
2.      Untuk mendukung keberadaan koperasi tersebut, maka perlu adanya pengaturan dan retribusi pengesahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar koperasi sebagai payung hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

B.     Saran
            Diharapkan kepada pemerintah kota Malang dalam pembahasan raperda ini membuka ruang publik yang besar demi terjaringnya aspirasi dari stakeholder Kota Malang, lebih dari itu diharapkan pula adanya peluang advokasi masyarakat dalam penyusunan perda tersebut.
Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s